Berandasehat.id – Saat ini Pemerintah sedang meninjau kembali program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkaitan dengan tarif dan pelayanan yang dijamin. 

“Kami ingin menyuarakan harapan pasien kanker agar revisi JKN yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah memastikan bahwa pelayanan kanker dapat tetap dijamin dan ditingkatkan kualitas serta cakupannya sesuai dengan standar pelayanan kanker secara medis,” ujar Ketua Umum CISC Aryanthi Baramuli dalam temu media virtual baru-baru ini.

Indonesian Cancer Information and Support Center Association (CISC) merupakan organisasi pasien dan relawan kanker. Aryanthi berharap agar proses penentuan kebijakan untuk pasien bisa melibatkan pasien.

Di tengah upaya Pemerintah menyediakan layanan kesehatan melalui program JKN, masih banyak kendala yang ditemui pasien kanker untuk bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. 

Kisah Juniarti, pasien kanker payudara yang terpaksa menuntut Presiden dan BPJS karena tidak mendapatkan akses. pengobatan serta ramai dibicarakan di media. 

Masih terkait kanker payudara (merupakan kanker terbanyak di Indonesia), sampai hari ini pasien kanker payudara stadium dini yang membutuhkan obat esensial direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), masih belum bisa mendapatkan akses karena tidak dijamin. 

“Ironisnya, saat ini obat esensial tersebut hanya diberikan untuk pasien stadium lanjut, meskipun harapan untuk sembuh dan kembali produktif sangat besar pada kanker payudara stadium dini,” ujar Aryanthi.

Kisah Juniarti hanya salah satu dari banyak kisah pasien jenis kanker lain yang mengalami kesulitan mendapatkan akses mulai dari penapisan, diagnosis, pengobatan sampai pelayanan paliatif.

Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Wilayah Jawa Barat, dr. M. Djunaedi, mengangkat tentang kasus di Bandung sebagai contoh.

“Penting untuk memastikan adanya perlindungan atas hak pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Undang-undang Kesehatan No.36/2009 telah mengatur perlindungan hak asasi kesehatan warga negara yang non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, serta menempatkan kesehatan sebagai investasi yang membutuhkan peran serta Pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilannya,“ ujarnya. (BS)