Berandasehat.id – Belakangan kita dengar bahwa muncul kasus negatif palsu pada tes PCR pasien yang menunjukkan gejala COVID-19. Kepala Humas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Anjari Umarjianto mengatakan, jika ada pasien yang menunjukkan hasil PCR negatif di awal pemeriksaan namun memiliki gejala yang mengarah kepada COVID-19, maka tes harus diulang beberapa hari kemudian.  Pada kasus semacam ini, menurut Anjari, bukan berarti metode PCR-nya error

Hal yang sama diutarakan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih, dalam kasus negatif palsu pasien COVID-19, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. “Satu di antaranya adalah belum terbentuknya zat antibodi pada saat pemeriksaan dilakukan,” ujar Daeng.

Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah metode deteksi virus COVID-19 yang paling akurat saat ini. Metode pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus dengan PCR ini memiliki akurasi paling tinggi bisa mencapai 90 persen dibanding model swab antigen atau rapid antigen.

Meski memiliki akurasi yang tinggi, ada sejumlah kasus pasien COVID-19 yang tetap menunjukkan hasil PCR negatif palsu, padahal semua gejala COVID19 ditemukan pada pasien tersebut. Salah satu alasannya belum terbentuk zat antibodi pada saat pemeriksaan dilakukan,

Anjari mengatakan, semua rumah sakit anggota PERSI yang menjadi rujukan COVID-19 menggunakan metode ini untuk menentukan status pasien yang diduga terinfeksi wabah yang sudah menjajah dunia selama kurun 1,5 tahun.

Syarat RS Rujukan COVID-19

Di kesempatan sama Anjari menjelaskan, untuk menjadi rujukan COVID-19, sebuah rumah sakit harus melalui seleksi yang ketat. Seleksi ini dilakukan menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi seperti ketersediaan ahli patologi, petugas laboratorium, dan sarana lainnya sesuai standar yang sudah ditentukan Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19. “Jadi tidak sembarang rumah sakit bisa jadi rujukan COVID-19,” bebernya.

Terjait dengan adanya sebagian masyarakat yang menuding bahwa rumah sakit sering meng-Covid-kan pasien dengan motif keuntungan (uang), menurut Anjari, hal tidak masuk akal, mengingat pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun justru membuat rumah sakit cukup kewalahan. “Angka lebih dari 1000 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19 ini bukanlah angka main-main. Ini artinya banyak rumah sakit yang kehilangan tenaga kesehatannya. Belum lagi banyaknya nakes yang harus isolasi akibat tertular COVID-19,” imbuh Anjari. 

“Isolasi ini tentu akan mempengaruhi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nalar sehatnya dimana kalau dalam kondisi seperti itu masih ada yang tega menuding rumah sakit meng-Covid-kan pasien,” tandas Anjari.

Terkait isu RS meng-Covid-kan pasien, Ikatan Dokter Indonesia dan pihak PERSI  berulang kali melakukan advokasi terhadap kelompok masyarakat yang memiliki pandangan keliru tersebut. “Salah persepsi, ada kesalahan pemahaman, jadi kewajiban kami untuk meluruskan,” jelas Daeng.

Meski demikian, Daeng maupun Anjari menyatakan, pasien dan keluarga pasien memiliki hak untuk meminta penjelasan kepada dokter dan rumah sakit jika memang menemukan indikasi ketidakberesan dalam layanan maupun penegakan diagnosis penyakit. 

Sebaliknya, dokter dan rumah sakit juga memiliki hak untuk dihargai dan dihormati dalam hal penegakan diagnosis maupun pengambilan tindakan medis, sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. (BS)